JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (menlu) Dino Patti Djalal.
Kritik tersebut menyangkut frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dianggap berlebihan dan membebani anggaran.
Hubungan antara pejabat aktif dan pengamat senior kembali menjadi sorotan setelah Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik mantan Dino Patti Djalal.
Teddy mengapresiasi kritikan Dino, namun ia pun menyindir masa jabatan sang mantan wamenlu itu.
Dalam video resmi yang dirilis Sekretariat Kabinet RI pada Senin (1/6/2026), Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan Dino yang dinilai cermat dan terstruktur.
Namun, ia juga menyindir masa jabatan Dino yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan pada 2014.
“Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” kata Teddy dalam video resmi yang dirilis Senin (1/6/2026).
Sebagai catatan, Dino Patti Djalal menjabat Wakil Menteri Luar Negeri pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Juli hingga Oktober 2014.
Teddy menekankan bahwa kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar seremonial atau “gagah-gahan”.
Kritik Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu menjadi perhatian publik, termasuk dari sisi biaya perjalanan serta persepsi bahwa sebagian agenda bersifat seremonial.
Menanggapi kritik tersebut, Teddy menilai terdapat kekeliruan framing yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau “gagah-gahan”.
Ia menegaskan Presiden Prabowo menjabat di tengah situasi global yang diwarnai berbagai krisis, sehingga diplomasi tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui hubungan jangka panjang antar pemimpin negara.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gahan atau seremonial,” tegas Teddy.
Teddy juga menanggapi kritik terkait pengelolaan protokoler dan pertemuan bilateral dalam forum internasional.
Ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pertemuan merupakan keputusan strategis Presiden bersama Menteri Luar Negeri, bukan sekadar urusan teknis protokol.
“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik maupun kalangan ahli.
Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis konteks utuh agar tidak mengaburkan capaian diplomasi luar negeri yang sedang dijalankan pemerintah.(tribunews medan/red)