Pertamax Naik Harga, KAMMI Sumut: Menyiksa Rakyat
MEDAN – Gelombang penolakan terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi terus bermunculan. Kali ini, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul lonjakan harga Pertamax yang dinilai tidak manusiawi dan semakin membebani rakyat.
Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian ekonomi.
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa lonjakan harga hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan pukulan berat bagi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, pelaku usaha, dan sektor produktif yang selama ini tidak menikmati subsidi pemerintah.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga BBM. Ini adalah tambahan beban hidup bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan ekonomi keluarganya. Pemerintah dan Pertamina menunjukkan kegagalan membaca realitas yang dihadapi masyarakat,” kata Irham, Rabu (10/6), dilansir dari rmold sumut.id.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga memperlihatkan lemahnya komunikasi publik pemerintah. Kenaikan harga diumumkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Irham menilai pemerintah selama ini selalu meminta masyarakat memahami kondisi fiskal negara, gejolak harga minyak dunia, hingga tekanan ekonomi global. Namun sebaliknya, pemerintah dianggap gagal menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat yang terus menghadapi kenaikan biaya hidup.
“Rakyat selalu diminta memahami pemerintah. Tetapi kapan pemerintah memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang harus menanggung dampak setiap kebijakan yang dibuat?” ujarnya.
PW KAMMI Sumut mengingatkan bahwa BBM merupakan komponen strategis yang memengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Kenaikan harga Pertamax dikhawatirkan memicu efek domino berupa naiknya biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi dunia usaha.
“Kami khawatir ini menjadi pemicu gelombang inflasi baru. Harga-harga akan ikut naik, sementara pendapatan masyarakat tetap. Pada akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban,” katanya.
Selain itu, KAMMI juga menyoroti fenomena antrean kendaraan yang mulai terlihat di sejumlah SPBU pasca-pengumuman kenaikan harga. Banyak pengguna Pertamax diperkirakan akan beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.
Menurut Irham, migrasi konsumsi secara besar-besaran berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pasokan BBM subsidi dan memicu kelangkaan di berbagai daerah apabila tidak diantisipasi secara serius oleh Pertamina.
“Kondisi ini adalah alarm bahaya. Ketika pengguna Pertamax berbondong-bondong beralih ke Pertalite, maka risiko kelangkaan BBM subsidi semakin besar. Jika terjadi, dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Atas dasar itu, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, termasuk mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
“Kami mendesak Presiden Prabowo mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena gagal menjaga stabilitas energi nasional, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Irham.
Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberhasilan melindungi kepentingan masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru memperberat beban rakyat dan memicu kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar dilakukan.
PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Irham menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus didengar melalui mekanisme demokrasi yang dijamin konstitusi. Karena itu, pihaknya menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk melakukan aksi protes dalam waktu dekat.
“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini sebelum dampaknya semakin luas dan kepercayaan publik semakin tergerus,” tegasnya.
PW KAMMI Sumut meminta pemerintah meninjau ulang bahkan membatalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah tekanan yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat.(*)