MEDAN – Polda Sumut menggelar rapat koordinasi lintas instansi membahas persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Utara.
Rapat yang berlangsung di Aula Catur Prasetyo Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Medan, Rabu (15/7/2026) pukul 14.00 hingga 16.00 WIB itu dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sumut, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Karoops Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Dwi Tunggal Jaladri, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma, Kabagops Binda Sumut Kombes Pol. Tris Supriadi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra, EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, serta Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana.
Dalam arahannya, Karoops Polda Sumut Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri mengatakan rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas persoalan distribusi BBM dan antrean di SPBU yang belakangan terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Karena itu, seluruh pihak diminta menyampaikan masukan serta langkah konkret agar distribusi BBM dapat kembali normal.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM. Di antaranya adalah kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, penghentian sejumlah pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan SPBU, hingga adanya pengalihan kuota ke SPBU lain yang memicu kekosongan stok di beberapa lokasi.
Ia mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sumut yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa gangguan distribusi dipicu oleh kendala operasional di Depo Medan yang berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU. Kondisi tersebut diperparah dengan penertiban armada mobil tangki yang menyebabkan sebagian sopir berhenti bekerja sehingga proses distribusi ikut terganggu.
Sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan, termasuk armada berwarna biru, guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.
Terkait permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar, Sunardi menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada regulator sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat diputuskan secara langsung oleh Pertamina.
Meski demikian, Pertamina meminta waktu beberapa hari untuk menuntaskan berbagai kendala di lapangan dan menormalkan kembali distribusi BBM sehingga antrean di SPBU dapat segera terurai.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jamiansyah Putra, menegaskan pemerintah provinsi akan memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman. Ia juga meminta Pertamina memberikan kepastian mengenai target waktu normalisasi distribusi, langkah konkret yang sedang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam rapat tersebut, Kabagops Binda Sumut Kombes Pol. Tris Supriadi turut menyampaikan apresiasi kepada personel TNI dan Polri yang telah membantu pengamanan di sejumlah SPBU. Ia juga mengungkapkan bahwa Kodam I/Bukit Barisan bersama jajaran TNI telah membantu kelancaran distribusi BBM di lapangan.
Selain itu, ia mengusulkan agar Pertamina memberikan pembekalan teknis kepada pengemudi armada bantuan yang dilibatkan dalam distribusi BBM guna menghindari potensi kecelakaan kerja. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja memanggil perusahaan penyedia jasa pengemudi mobil tangki untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi.
Tak hanya itu, Binda Sumut juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap mitra usaha Pertamina dalam rantai distribusi BBM, serta meminta Pertamina lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi stok BBM agar tidak memicu kepanikan maupun aksi panic buying.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumatera Utara melalui penguatan koordinasi lintas instansi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal dalam waktu sesingkat-singkatnya.(as)
